Langsung ke konten utama

SUMATERA BARAT, JULI 2012

Lembah Anai Air Mancur





Jam Gadang Bukit Tinggi





Rumah Adat Minang Bukit Tinggi
Bukit Tinggi

Pantai Air Manih Padang

Pantai Air Manih Padang

Pantai Air Manih Padang

  
Pantai Air Manih Padang





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

URUTAN HIRARKI BAGIAN-BAGIAN DOKUMEN KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN

URUTAN HIRARKI BAGIAN-BAGIAN DOKUMEN KONTRAK DALAM SURAT PERJANJIAN, DENGAN MAKSUD APABILA TERJADI PERTENTANGAN KETENTUAN ANTARA BAGIAN SATU DENGAN BAGIAN YANG LAIN, MAKA BERLAKU URUTAN SEBAGAI BERIKUT : PENGADAAN BARANG a.      adendum Surat Perjanjian(apabila ada); b.      pokok perjanjian;                                                          c.       surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada); d.      syarat-syarat khusus Kontrak; e.      syarat-syarat umum Kontrak; f.       spesifikasi khusus (apabila ada); g.   ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BERBEDA PENDAPAT DENGAN POKJA ULP

DASAR HUKUM DALAM HAL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BERBEDA PENDAPAT DENGAN POKJA ULP DALAM PENUNJUKAN PEMENANG LELANG Batang Tubuh Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 17 (2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); h. khusus Pejabat Pengadaan: 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau b)  Pengadaan Langsung atau P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PNS

JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) DAN JKM (Jaminan Kematian) PNS PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM Bagi Pegawai ASN -   Pasal 22 ayat (2) : Besaran iuran JKK adalah sebesar 0,24% dari gaji peserta per bulan -   Pasal 30 ayat (2) : Besaran iuran JKM adalah sebesar 0,30% dari gaji peserta per bulan Manfaat JKK : 1.      Perawatan 2.      Santunan, meliputi :   Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau rumah peserta Santunan sementara akibat kecelakaan kerja Santunan cacat Penggantian biaya rehabilitasi Penggantian biaya gigi tiruan Santunan kematian kerja Uang duka tewas (sebanyak 6 (enam) kali gaji terakhir) Biaya pemakaman (sebesar Rp. 10.000.000,-) ; dan/atau Beasiswa. 3.      Tunjangan cacat Manfaat JKM : 1.      Santunan sekaligus (sebesar Rp. 15.000.000,-) 2.      Uang duk...
Posting Komentar
Baca selengkapnya